Tim Advokat Profesional

Dr. (C) Syamsul Jahidin dikenal luas sebagai advokat konstitusional. Rekam jejaknya menggugat berbagai undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, beberapa di antaranya dikabulkan dan berdampak nasional, termasuk putusan yang menegaskan larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.

dr. Ria Merryanti A.P., M.H. adalah dokter yang berdinas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, sekaligus Deputy Director dan Founding Partner ANF Law Firm. Sejak akhir 2025, beliau dikenal luas sebagai salah satu penggugat konstitusional yang konsisten bersama Dr. (C) Syamsul Jahidin mempersoalkan tumpang tindihnya jabatan sipil oleh anggota TNI dan Polri yang masih aktif.

Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H. adalah advokat berbasis di Timika, Papua Tengah, yang juga dikenal sebagai pemerhati kebijakan publik dari kawasan Indonesia timur, serta tercatat sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Beliau merupakan salah satu advokat yang menerima kuasa mewakili para pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan pimpinan lembaga tinggi negara di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025), mendampingi kantor hukum ANF & Associates.

St. Luthfiani, S.H., M.H., C.Med., CRA. menjabat sebagai Senior Partner di ANF Law Firm. Sejak Agustus 2025, beliau juga menjabat sebagai Founder di LIP Law Firm, dan sejak September 2020 menjabat sebagai Managing Partner di Law Firm IST & JR Partners, Jakarta Barat. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin (2007-2011), Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pamulang (2022-2024), dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur (sejak Maret 2026).

Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., CLA. adalah advokat berbasis di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, yang sejak awal kariernya juga aktif di organisasi kepemudaan seperti KNPI Kota Tangerang. Sepanjang 2026, beliau tercatat sebagai salah satu pemohon dalam beberapa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bersama Dr. (C) Syamsul Jahidin, di antaranya pengujian formil atas proses pembentukan revisi Undang-Undang Kepolisian (Perkara Nomor 227/PUU-XXIV/2026 dan Perkara Nomor 258/PUU-XXIV/2026), pengujian ketentuan pengadilan khusus dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta pengujian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU soal upaya hukum banding (Perkara Nomor 243/PUU-XXIV/2026).